fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Rekor Terendah, Hingga Semester Pertama, Serapan Anggaran DPUPRKP Baru 4,74%

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar.com)–Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga akhir semester pertama tahun anggaran 2022 ini, serapan anggaran dinas yang digelontor anggaran hingga ratusan miliar ini baru mencapai kurang dari 5%. DPUPRKP sendiri memiliki peran cukup vital yaitu dalam hal pembangunan fisik termasuk jalan hingga gedung.

Sebagai informasi, DPUPRKP tahun 2022 ini mengelola anggaran sebesar Rp 133.610.074.851. Jika dibandingkan dengan OPD lain yang juga memiliki plot anggaran besar hingga ratusan miliar, DPUPRKP Gunungkidul sendiri sangat jauh tertinggal. Seperti misalnya anggaran Dinas Pendidikan yang memiliki anggaran Rp 725.776.041.800, hingga pertengahan tahun ini serapannya sudah 28,99 persen. Sedangkan Dinas Kesehatan yang memiliki pagu anggaran Rp 324.515.759.930 saat ini serapan anggarannya telah mencapai 31,64 persen dari anggaran yang ada.

Serapan anggaran DPUPRKP sendiri memang menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan OPD-OPD lain. Bahkan apabila misal jika dikomparasikan dengan OPD-OPD lain yang serapannya terhitung rendah, DPUPRKP sendiri juga sangat tertinggal. Kundha Kabudayan yang memiliki anggaran Rp 21.884.441.545 serapannya telah berkisar di angka 13,77%. Sementara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan anggaran Rp 17.178.420.544 serapan anggarannya adalah 14,46%.

Berita Lainnya  Era Revolusi Industri 4.0, Peran BLK Dinilai Tak Maksimal Dalam Pelatihan Berbasis Teknologi

Pun demikian jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada waktu-waktu sebelumnya. Sebelum tahun 2022 ini, manakala telah mencapai semester pertama, serapan anggaran DPUPRKP sendiri biasanya telah mencapai 20 hingga 30%.

Rendahnya serapan anggaran ini tentunya berdampak pada masyarakat. Sejumlah rencana pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya menjadi molor lantaran masih dalam proses lelang maupun pengerjaan. Masyarakat yang telah mendapatkan janji jalan mulus maupun fasilitas infrastruktur lainnya harus kembali bersabar dalam penantian. Belum lagi pekerja-pekerja konstruksi yang juga harus berpuasa kerja selagi belum adanya proyek yang terealisasi.

Kondisi semacam ini seolah menjadi permasalahan klasik, sebab hampir setiap tahun DPUPRKP selalu kalah start dengan yang lainnya. Saat triwulan pertama pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang digagas oleh OPD ini nyaris mandheg, dengan demikian penyerapan baru meningkat setelah pertengahan tahun.

Sekretaris DPUPRKP Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, membenarkan jika serapan anggaran tahun 2022 sampai pertengahan tahun ini baru sebesar 4,87%. Rendahnya serapan anggaran menurutnya terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya ialah karakteristik pekerjaan DPUPRKP yang banyak bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam realisasinya.

“Sebagian besar pekerjaannya itu kan melibatkan pihak ketiga, praktis tahapan prosesnya akan lebih panjang,” ucapnya, Senin (20/06/2022).

Proses yang dimulai dari tahun berjalannya anggaran menurutnya akan memakan waktu berbulan-bulan hingga suatu pekerjaan dapat dikerjakan. Rata-rata untuk proses perencanaannya pun membutuhkan waktu sekitar 45 hari dan untuk proses lelangnya dapat menambah waktu dua bulan.

“Proses-prosesnya dari segi tahapan memang memakan waktu yang cukup panjang, bukan berarti kami membela diri tapi memang seperti itu,” imbuh Putro.

Untuk meningkatkan serapan anggaran, pihaknya pun akan membenahi proses-proses dalam pekerjaan agar tahapan perencanaan dapat dimajukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya hal itu dapat memotong waktu sehingga penandatanganan kontrak dan pengerjaannya dapat dilakukan saat mulai memasuki tahun realisasi.

Berita Lainnya  Pemkab Gunungkidul Lipat Gandakan Anggaran Untuk Dropping Air

“Ketika suatu kegiatan sudah diketahui, proses lelang sudah bisa diproses sejak bulan November atau Desember. Tapi untuk penandatanganan kontraknya setelah APBD dan DPA ditetapkan,” jelas dia.

“Apa yang bisa dicicil di tahun sebelumnya kan akan lebih enak, sekarang kan kecenderungan semua proses berjalan di tahun yang bersangkutan. Nah itu yang coba kami benahi,” sambung Putro.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sri Suhartanta membenarkan bahwa serapan beberapa OPD masih jauh dari target. DPUPRKP Gunungkidul masih di angka 4,74 persen dari 55,52% yang ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian, berdasarkan informasi yang ia terima, sejumlah pelelangan terkait dengan kegiatan fisik dari DPUPRKP sudah mulai berjalan. Sehingga jika nantinya terealisasi, diyakini bahwa serapan anggaran akan melejit.

Berita Lainnya  Tiga Pasangan Independen Mendaftar, KPU Gunungkidul Berencana Tambah Anggaran

“Beberapa kegiatan fisik menurut informasi yang saya dapatkan sudah proses pelelangan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dalam proses,” ujar Sri Suhartanta.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mempertanyakan kinerja dari DPUPRKP Gunungkidul. Dalam hal ini, ia sangat menyayangkan rendahnya serapan anggaran mengingat saat ini sudah 6 bulan berjalan. Seharusnya, untuk perencanaan, konsultasi maupun hal lainnya bisa diselesaikan pada 3 bulan pertama. Sehingga pada waktu-waktu selanjutnya, tinggal eksekusi dan pelaksanaan saja.

“Kalau serapan anggaran bahkan di bawah 5% seperti ini, mereka ngapain saja selama ini,” ketus Endah.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar rapat di Badan Anggaran khusus untuk membahas serapan anggaran yang cukup rendah ini. Ia berharap nantinya OPD-OPD bisa memaksimalkan kinerja sehingga target serapan anggaran bisa tercapai.

“Akan kita rapatkan dengan Banggar,” tutup dia.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler