Tepis Berita Bohong Dengan Deklarasi Anti Hoax, Bupati Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Media Sosial

Saptosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Memasuki tahun politik 2018 dan Pilpres 2019, kemungkinan maraknya ujaran kebencian (hate speech), berita bohong (hoax) dan SARA cukup dikhawatirkan. Hal itu lantaran ujaran kebencian melalui hoax kerap dimanfaatkan dalam kampanye hitam untuk menyerang lawan politik. Jika dibiarkan, tentu akan menimbulkan perpecahan terhadap publik.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar deklarasi anti hoax di Kawasan Pantai Nguyahan, Kecamatan Saptosari, Sabtu (10/03/2018). Deklarasi yang mengajak tokoh agama dan anggota kepolisian ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menyaring informasi yang masuk serta menepis informasi yang berbau fitnah maupun hasutan kebencian.

Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan, media sosial saat ini rentan terhadap hoax dan ujaran kebencian. Pasalnya, saat ini banyaknya pengguna media sosial membuat para oknum tak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk memecah perdamaian.

Potensi ini pun berpeluang terjadi pada Pilpres 2019 mendatang. Dilihat dari pengalaman pilkada DKI Jakarta sebelumnya, hate speech dan SARA menjadi metode berkampanye hingga menimbulkan perpecahan dan deskriminasi.

“Saat ini media sosial menjadi sangat krusial sehingga adanya ancaman-ancaman baru cenderung ke media sosial. Oleh sebab itu, untuk masyarakat agar tidak mudah membagikan berita yang belum diketahui kebenarannya kepada orang lain,” tutur Bupati.

Mencuatnya persoalan ini, Bupati menilai perlu adanya pendeteksian dini oleh aparat agar persoalan ujaran kebencian berbau SARA hingga menimbulkan hoax tidak terjadi dan berdampak berkepanjangan. Dalam hal ini, ia meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku penyebar berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Bupati juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam tindakan provokatif yang bisa menggiring ke dalam perpecahan. Pasalnya dikhawatirkan ujaran kebencian semakin marak digunakan sehingga konstelasi politik di Indonesia menjadi kurang sehat.

“Kami menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing atau terprovokasi. Media sosial diharapkan menjadi alat komunikasi yang baik dan silaturahmi,” imbuh Bupati.

Sementara itu, Wakapolres Gunungkidul, Kompol Verena Sri Wahyuningsih menambahkan, penyebaran hoax sudah menjadi musuh negara dan musuh agama karena menganggu keharmonisan dan membuat polarisasi di masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan menindak tegas penyebar-penyebar hoax sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, Kompol Verena juga mendorong agar masyarakat lebih positif dalam menggunakan media sosial. Ia mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi terlebih dari sumber yang tidak memiliki identitas atau kedudukan yang jelas.

“Saat ini hoax semakin berkembang khususnya di media sosial. Jangan sampai persebaran hoax menimbulkan ujaran kebencian di kalangan masyarakat,” ujar Wakapolres.