Uji Coba Penerapan E Rapor di 3 SMP, Sejumlah Kendala Mulai Dikeluhkan

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penerapan sistem e rapor mulai diuji cobakan kepada sejumlah sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Dengan e-rapor ini, para siswa, pengajar maupun wali murid bisa dengan lebih mudah mengakses nilai pendidikan dan kemampuan maupun uji karakter.

Pada tahun ajaran 2018/2019 ini, terdapat 3 sekolah yang akan menjadi uji coba penerapan e rapor sebagai Laporan Hasil Belajar (LBH). Adapun ketiga sekolah tersebut yaitu SMP Mujahidin Wonosari, SMP Negeri 1 Wonosari dan SMP Negeri 1 Karangmojo.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan, ketiga SMP tersebut dipilih menjadi obyek uji coba karena secara umum dinilai siap. Kesiapan sekolah-sekolah tersebut meliputi sarana dan prasarana maupun faktor wali murid yang relatif melek teknologi.

Disampaikan Bahron, faktor wali murid sebagai penerima e raport inilah yang menjadi pertimbangan utama jajarannya dalam penerapan konsep ini. Kesiapan mereka dalam mengakses teknologi akan menjadi sangat penting ke depan dalam hal ini.

“Belum semua wali murid bisa mengaplikasikan e rapor, ini masalahnya jika akan diterapkan secara menyeluruh sehingga untuk sementara baru kita putuskan 3 SMP yang akan menjadi uji coba pertama,” ungkap Bahron, Sabtu (04/05/2019) siang.

Selain mengkhawatirkan ketidakcakapnya wali murid menggunakan e rapor, ia juga mengkhawatirkan bahwa tidak semua wali murid mempunyai gadget. Padahal, gadget inilah yang menjadi media utama untuk bisa mengakses e rapor.

“Makanya masih perlu kajian yang panjang terkait penerapan e rapor ini, di SMP yang kami jadikan percontohan pun belum semua kelas menggunakan e rapor,” kata dia.

Sementara itu, pejabat kurikulum SMP 1 Wonosari, Sulis membenarkan bahwa SMP N 1 Wonosari memang mejadi salah satu sekolah yang menjadi obyek ujicoba penerapan e rapor. Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam penerapannya, konsep ini belum bisa secara optimal diterapkan. Ada sejumlah kendala yang harus dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan konsep e rapor sebagai laporan akademis hasil belajar siswa kepada wali muridnya ini.

Salah satu yang menjadi kendala utama adalah dalam prakteknya, guru mata pelajaran yang hendak menginput nilai anak didik haru login ke dalam sistem e rapor. Padahal untuk bisa login, para guru haruslah memiliki SK dan sekaligus juga terdaftar ke dalam Dapodik. Sementara yang terjadi saat ini adalah, banyak dari guru yang mengampu mata pelajaran adalah GTT sehingga belum terdaftar ke Dapodik.

“Yang terjadi, guru-guru mata pelajaran tersebut tidak bisa login untuk menginput nilai para siswa,” beber Sulis.

Selama ini disebutkan oleh Sulis, SMP N 1 Wonosari mengalami kekurangan staf pengajar. Hal ini kemudian membuat sekolah terpaksa mengambil kebijakan untuk mengangkat guru berstatus GTT guna menutupi kekurangan tenaga yang ada.

Sebagai alternatif lain untuk menyiasati kendala yang ada, pihaknya terpaksa menciptakan aplikasi e rapor yang dikhususkan untuk internal SMP N 1 Wonosari. Secara konsep, aplikasi ini relatif sama dengan yang diterapkan oleh dinas. Namun lantaran ini buatan sendiri, sehingga aplikasi ini khusus diakses untuk SMP N 1 Wonosari. Aplikasi tersebut telah mulai diterapkan sejak tahun ajaran ganjil semester lalu.

“Dengan aplikasi e rapor kami, semua guru bisa login, kalau yang dari pusat saya kurang tahu apa yang menyebabkan guru tanpa SK dan tidak terdaftar di Dapodik tidak bisa login,” tandasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan setiap kebijakan harus dipersiapkan secara matang. Jangan sampai nantinya kebijakan yang ada justru tidak optimal lantaran persiapan yang kurang dan banyak kendala yang terjadi. Ia menyarankan kepada seluruh stake holder di kalangan pendidikan untuk melakukan kajian yang matang terkait kelebihan dan kekurangan penerapan e rapor.

“E rapor ini baik, tapi juga harus dipikirkan bahwa tenaga pendidik kita ini tidak semuanya berstatus sebagai ASN, kita tidak boleh memungkiri bahwa kita itu butuh GTT. Jangan sampai mereka gajinya jauh dengan ASN, tapi diberi beban seperti ASN dan malah menghambat terobosan pemerintah untuk peluncuran e rapor,” tandasnya. (Ulfah Nurul Azizah)