Dugaan Pungutan Liar Kepada Warga Penerima Bantuan Corona, Dukuh: Itu Katresnan

Karangmojo,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penyaluran bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat sampai dengan di tingkat kalurahan (dana desa) menimbulkan polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Selain kontroversi pendataan di mana masih banyak masyarakat yang tergolong miskin (kurang mampu) maupun yang terdampak covid 19 yang tidak mendapatkan bantuan, juga terjadi keluhan adanya dugaan pungutan liar yang terjadi. Sejumlah oknum ditengarai meminta imbalan kepada masyarakat penerima bantuan.

Salah seorang warga Ngelo 2, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo menceritakan perihal adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada masyarakat penerima bantuan di wilayahnya. Kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com ia mengatakan, di RT nya semula hanya beberapa warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah selama covid 19. Masyarakat pun sempat protes mengenai penyaluran bantuan dari berbagai jenis instansi tersebut.

Kejanggalan sendiri mulai dikeluhkan oleh masyarakat manakala pasca penerimaan bantuan, warga kemudian didatangi oleh oknum-oknum tentu untuk meminta sedikit bagian dari uang penerima bantuan itu.

“Jadi ceritanya pas awal-awal bantuan itu hanya beberapa yang dapat. Bahkan mereka yang miskin saja ada yang tidak dapat jadi warga berkeluh, kita sempat datangi kantor kalurahan untuk meminta penjelasan. Hingga akhirnya pada penerimaan bantuan selanjutnya ada penambahan,” kata salah seorang warga RT 02 yang enggan disebutkan namanya.

“Setelah penerimaan itu, ternyata banyak masyarakat penerima bantuan di sini yang berkeluh kesah mengenai adanya pungutan liar. Ada yang ngasih 50 ribu sampai 100 ribu ke oknum tertentu yang meminta dengan berbagai dalih,” sambungnya.

Tak sedikit warga RT 02 yang berkeluh. Beberapa orang menceritakan didatangi saat malam hari ke rumahnya. Ketika pagi menerima bantuan, kemudian sore atau malamnya didatangi oknum pemerintahan untuk memberikan bagian.

“Pas kumpul-kumpul ternyata banyak yang cerita mereka ngasih ke pak RT (RT 01) itu. Ga tau untuk apa, ndak seberapa tapi kalau mereka yang ndak mampu dapet bantuan terus dimintai upeti gitu kan ya mesake to,” imbuh dia.

Lebih lanjut warga yang enggan disebutkan namanya itu mengungkapkan, kejanggalan lainnya yakni dalam pendataan usulan bantuan tersebut, ketua RT 2 justru tidak dilibatkan untuk mengusulkan warganya. Justru yang mengurusi di wilayah itu adalah Ketua RT 1 yang relatif baru menjabat.

“Ndak etis saja kok gitu. Yang dipermasalahkan itu ya pungutan itu. Sebenarnya saya itu juga dapat bantuan, tapi sebagian saya bagikan ke yang tidak dapat bantuan. Terus saya juga ndak dipungut tapi lingkungan sini banyak yang dimintai,” tambahnya.

Semetara itu, Ketua RT 01, Slamet menampik jika dirinya melakukan pungutan liar terhadap warga yang mendapatkan bantuan. Ia merasa tidak melakukan hal itu. Hanya saja memang ia mengakui, beberapa waktu lalu dirinya memang mendapatkan uang 50 ribu rupiah sebanyak 2 kali dari warga penerima bantuan, namun hal itu bukan dari pungutan.

“Kalau pungutan itu ndak ada. Tapi saya 2 kali dapat 50 ribu dari warga penerima bantuan itu pun karena ngojek. Jadi mereka ambil bantuan terus ngojek ke saya. Istri saya juga ada yang ngojek dan dapat uang itu,” ucap Slamet.

Berkaitan dengan pendataan yang ia lakukan itu hanya sebatas di wilayahnya saja yakni di RT 01 saja. Menurut dia, isu yang berkembang itu hanyalah kesalahpahaman saja.

“Sama sekali tidak ada pungutan. Ya hanya itu saya ngojek, bahkan disini juga berkembang isu kalau saya dapat bantuan dobel-dobel padahal tidak,”tambahnya.

Dukuh Ngelo 2, Marwiyah menambahkan jika tidak ada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu di wilayahnya. Hanya saja memang, baik dukuh maupun RT diberi oleh penerima bantuan diberikan uang sebagai bentuk terimakasih atau katresnan lantaran warga mendapatkan rejeki atau bantuan dari pemerintah.

Di padukuhannya sendiri yang terdiri dari 130an KK, ada sekitar 85 KK yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun demikian, tidak semua memberi uang katresnan ke Dukuh. Hanya sebagian saja.

“Pungutan (liar) itu jelas tidak ada. Ya memang ada yang memberi saya tapi itu bentuk katresnan warga karena mereka mendapatkan bantuan. Jumlahnya ya beragam, ada yang gula teh dan ada juga yang memberikan uang,” ucap Marwiyah saat ditemui.

Katresnan ini menurutnya memang budaya setempat sudah sejak lama ada. Dukuh juga menampik jika ia melakukan pungutan. Uang katresnan ini diberikan oleh warga secara ikhlas.

“Saya tidak menyebut. Tapi mereka datang ke rumah ada yang dikasih ke saya atau anak saya. Bahkan ada yang nangis-nangis ke rumah saya karena dia dapat bantuan,”ucapnya.

“Ada yang kasih amplop tebal ke saya pas saya buka 300 ribu karena dia dapat 1,2 juta. Tapi langsung saya kembalikan, karena itu hak dia. Ada to warga yang selama ini tidak dapat bantuan terus tau-tau dapat bantuan, ya mungkin ini cara mereka berbagi. Tapi untuk pungutan, saya tidak pernah lakukan,” ucapnya.

Penyaluran bantuan dari pemerintah selama ini diakuinya banyak ketimpangan yang dirasakan. Bahkan di Kalurahan Ngawis, khususnya Ngelo 2 memang sempat terjadi polemik, namun saat ini sudah meredam.

Lurah Ngawis, Anjar Kurniawan menyatakan jika pungutan liar itu tidak ada. Pemberian dari warga itu katresnan kepada pamong karena mendapatkan rejeki. Tidak ada potongan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kalau dipotong tidak ada. Misal dilakukan potongan itu tentu nyalahi aturan. Tapi kalau dalam bentuk katresnan, saya rasa tidak,” jelasnya.

Kalurahan sendiri mendorong masyarakat memang untuk berbagi ke yang lain dalam situasi sulit ini.

“Kita mendorong warga untuk berbagi ke warga yang belum dapat. Tapi itu kembali ke masysrakat juga to,” tutupnya.