Connect with us

Pemerintahan

Aturan Anyar, Operasional Pemerintah Kalurahan Boleh Dianggarkan Dari Dana Desa

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Pemerintah Kalurahan bakal mendapatkan dana operasional yang bersumber dari Dana Desa. Aturan tersebut baru berlaku pada tahun ini. Berkaitan dengan hal ini, diharapkan setiap Pemerintah Kalurahan segera memenuhi persyaratan supaya segera dapat mencairkan Dana Desa sehingga dana operasional pun bisa digunakan untuk menunjang kinerja.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan KB Gunungkidul, Subiyantoro, menyebut prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hanya saja, ada aturan baru dalam penggunaan Dana Desa seperti diperbolehkannya dipergunakan operasional Pemerintah Kalurahan.

“Dana Desa tahun ini masih ada beberapa prioritas, presentasenya saja yang berubah. Yang baru diterapkan tahun ini itu Dana Desa boleh untuk operasional Pemerintah Kalurahan,” ucapnya.

Berita Lainnya  Bencana Longsor dan Angin Kencang Meningkat Hingga 2 Kali Lipat, Korban Meninggal Tembus 5 Orang

Secara keseluruhan, Kabupaten Gunungkidul menerima Dana Desa sebesar Rp. 175 Miliar. Jumlah itu naik sekitar Rp. 30 Miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya menerima Rp. 144 Miliar. Ia mengatakan jika alokasi penanganan covid19 yang bersumber dari Dana Desa sudah tidak ada pada tahun ini.

“Anggaran khusus yang diposkan untuk penanganan covid19 sudah tidak ada, kemudian alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) turun menjadi 10% sampai 25%,” jelasnya.

“Alokasi untuk operasional Pemerintah Kalurahan itu dibatasi maksimal 3%, prioritas lainnya masih sama seperti ketahanan pangan dan untuk program nasional lainnya,” imbuhnya.

Dalam proses pencarian, pihaknya baru akan mengumpulkan seluruh Pemerintah Kapanewon agar meneruskan ke Pemerintah Kalurahan di wilayahnya. Diharapkan Pemerintah Kalurahan segera menyelesaikan syarat untuk melakukan pencairan.

Berita Lainnya  Banyak Nelayan Gunungkidul Belum Kantongi Nomor Induk Berusaha, Dinas Diminta Segera Tanggap Kendala

“Rencananya minggu depan baru mau mengumpulkan Pemerintah Kapanewon. Kalau bisa Januari ini sudah bisa kami fasilitasi untuk pencairan,” tutupnya.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

bisnis2 minggu yang lalu

Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek, 79 Persen Tiket Terjual di Daop 6 Yogyakarta

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com)– PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mencatatkan penjualan tiket kereta api yang signifikan pada libur...

bisnis3 minggu yang lalu

Demi Lancarnya Perjalanan KA, Pusdalopka Rela Tak Ada Libur

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Salah satu elemen penting yang memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional kereta api adalah Pusat...

Pariwisata4 minggu yang lalu

Kementerian BUMN dan Sejumlah Perusahaannya Bagikan Bantuan TJSL ke Warga DIY

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com)– Kementerian BUMN bersama perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero)...

Pariwisata1 bulan yang lalu

Okupansi Hotel di Gunungkidul Hampir 100 Persen 

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4Wonosari,(pidjar.com)– Momen libur natal dan tahun baru 2025 menjadi hal positif bagi Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) okupansi hotel sangat...

Pariwisata1 bulan yang lalu

10 Ribu Wisatawan Kunjungi Gunungkidul Dimalam Pergantian Tahun 

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4Wonosari,(pidjar.com)– Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat sebanyak 10 ribu wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Gunungkidul saat perayaan malam tahun baru 2025....

Berita Terpopuler