Aturan Anyar, Operasional Pemerintah Kalurahan Boleh Dianggarkan Dari Dana Desa

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kalurahan bakal mendapatkan dana operasional yang bersumber dari Dana Desa. Aturan tersebut baru berlaku pada tahun ini. Berkaitan dengan hal ini, diharapkan setiap Pemerintah Kalurahan segera memenuhi persyaratan supaya segera dapat mencairkan Dana Desa sehingga dana operasional pun bisa digunakan untuk menunjang kinerja.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan KB Gunungkidul, Subiyantoro, menyebut prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hanya saja, ada aturan baru dalam penggunaan Dana Desa seperti diperbolehkannya dipergunakan operasional Pemerintah Kalurahan.

“Dana Desa tahun ini masih ada beberapa prioritas, presentasenya saja yang berubah. Yang baru diterapkan tahun ini itu Dana Desa boleh untuk operasional Pemerintah Kalurahan,” ucapnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Gunungkidul menerima Dana Desa sebesar Rp. 175 Miliar. Jumlah itu naik sekitar Rp. 30 Miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya menerima Rp. 144 Miliar. Ia mengatakan jika alokasi penanganan covid19 yang bersumber dari Dana Desa sudah tidak ada pada tahun ini.

“Anggaran khusus yang diposkan untuk penanganan covid19 sudah tidak ada, kemudian alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) turun menjadi 10% sampai 25%,” jelasnya.

“Alokasi untuk operasional Pemerintah Kalurahan itu dibatasi maksimal 3%, prioritas lainnya masih sama seperti ketahanan pangan dan untuk program nasional lainnya,” imbuhnya.

Dalam proses pencarian, pihaknya baru akan mengumpulkan seluruh Pemerintah Kapanewon agar meneruskan ke Pemerintah Kalurahan di wilayahnya. Diharapkan Pemerintah Kalurahan segera menyelesaikan syarat untuk melakukan pencairan.

“Rencananya minggu depan baru mau mengumpulkan Pemerintah Kapanewon. Kalau bisa Januari ini sudah bisa kami fasilitasi untuk pencairan,” tutupnya.