fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Audiensi Dengan Kejaksaan, Para Kepala Desa Minta Dipercaya Kelola Dana Desa

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Forum Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul terus berupaya meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan hukum yang kuat. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya segala sesuatu yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan atau pelaporan masyarakat mengenai hal-hal yang tidak sesuai dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang tepat. Kamis (13/12/2018) kemarin, perwakilan Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul mendatangi Kejati DIY sebagai langkah untuk sinergitas dalam menjalankan tugas masing-masing.

Ketua Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul, Sutiyono mengatakan, kedatangan sejumlah perwakilan ke Kejati DIY tersebut sebagai upaya penyampaian aspirasi kepala desa. Menurut Sutiyono, pertemuan ini nantinya sangat krusial bagi kinerja 144 kepala desa Gunungkidul yang tengah menjabat agar dapat menjalankan tugas sebagaimana ketentuan yang telah berlaku. Mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta ikut berkontribusi dalam memajukan daerah Kabupaten Gunungkidul.

“Pertemuan dengan Kajari dan Kajati itu kami anggap krusial. Agar nantinya kinerja kami (Kades) tidak terbelenggu dan sesuai dengan aturan mampu membangkitkan masyarakat desa agar menjadi mandiri dan lebih maju kembali. Pemerintahan bebas segala bentuk penyimpangan,” papar Sutiyono yang juga merupakan Kades Banyusoca, Jumat (14/12/2018) kemarin.

Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan diantaranya yakni adanya pelaporan atau dugaan penyimpangan yang terjadi di desa-desa, dari aparat penegak hukum diminta untuk mengkoordinasikan dengan pengawas internal pemerintah sebelum mengambil langkah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang dilakukan.

Jika terdapat temuan unsur penyimpangan dalam konteks administrasi, perkara tersebut alangkah baiknya hanya kemudian penanganannya diserahkan pada aparat pengawas internal pemerintah dan penyelesaiannya tidak melebar. Pun demikian jika ditemukan unsur pidana yang dilakukan, barulah diserahkan ke aparat penegak hukum agar dilakukan tindak lanjutan.

“Sinergitas seperti ini sangatlah diperlukan memang. Jangan sampai hukum tajam di bawah tapi tumpul ke atas. Itu yang kami hindari dan tekankan agar semuanya berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kami bekerja sesuai dengan kebijakan, perlu ada kesepakatan dan kepercayaan,” imbuh dia.

Pendampingan dan pengawasan memang sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan program-program yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga penyimpangan dapat terminimalisir. Bukan tidak mungkin jika segala penyimpangan yang terjadi itu disengaja. Pasalnya tidak sedikit pula mereka yang terjun ke lapangan dan kepala desa yang ada masih belum menguasai tupoksi atau program yang dijalankan mengingat keterbatasan pengetahuan maupun kualitas sumber daya manusianya.

“Komunikasi akan terus kami lakukan. Dari komunikasi demi komunikasi tentu kami akan mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi. Komunikasi ini menyeluruh semua lini tentu terlibat dari aparat maupun kami yang di desa,”tambah dia.

Satu program yang tengah digagas oleh forum ini untuk lebih mendekatkan hubungan dengan 144 kepala desa yang ada yakni dengan membuat suatu angkringan pojok sebagai wadah untuk berkumpul dan berkeluh kesah, bertukar pikiran sehingga permasalahan yang ada dapat terpecahkan.

Menurut Sutiyono, hasil pertemuan selama beberapa jam itu akhirnya membuahkan hasil. Dari aparat penegak hukum sepakat akan segera menindak lanjuti apresiasi yang disampaikan diantaranya yakni menjadikan Kejaksaan sebagai Sahabat Desa. Di mana akan ada pendampingan khusus dan pengawasan dalam setiap program yang dilakuka. oleh pemerintah desa. Itu sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpangan, serta akan melakukan koordinasi dengan lintas sektoral.

Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler