Connect with us

Pemerintahan

BPK Sambangi Pemkab Gunungkidul, Audit Apa?

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar.com)--Rabu (07/11/2018) siang tadi, sejumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Bukan lantaran ada permasalahan, BPK hendak menilai efektifitas serta akuntabilitas Sistem Informasi Desa (SID) yang telah berjalan selama hampir 3 tahun di Gunungkidul. Nantinya jika sistem tersebut dinilai baik maka akan diusulkan menjadi program nasional.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Sudjarwo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda BPK pusat dalam melakukan audit di Kementrian Desa. Di DIY sendiri, hanya Gunungkidul yang dijadikan sampel pemeriksaan lapangan.

“Kita tadi diminta memaparkan SID yang ada di Gunungkidul seperti apa, apakah berjalan secara baik atau tidak,” ujar Sudjarwo, Rabu siang.

Ia mengatakan, nantinya hasil audit akan dijadikan sebagai landasan untuk rekomendasi penyebarluasan SID secara nasional. Dipilihnya Gunungkidul sendiri, lanjut dia lantaran secara nasional telah diakui mampu menjalankan SID.

Berita Terkait  Puluhan Merk Sarden Ditemukan Mengandung Cacing, Ini Himbauan Dinas Kesehatan

“Dari 144 desa, sudah ada 4 desa yang kita ajak untuk memaparkan SID. Kalau BPK menilai baik ya nanti akan dikembangkan secara nasional,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, kedatangan BPK ke Gunungkidul tersebut merupakan bentuk pengakuan penerapan SID yang dinilai berjalan baik. Gunungkidul dianggap sebagai pioner secara nasional. Dipaparkan Immawan, di Gunungkidul sendiri sudah hampir seluruh desa yang telah menjalankan SID sejak diresmkan pada awal 2016 silam.

“Baru Gunungkidul yang menerapkan SID meliputi seluruh desa,” kata Immawan.

Ia menjelaskan, selama ini penerapan SID di Gunungkidul berjalan lancar. Belum ditemukan adanya kendala dan justru berdampak baik di masyarakat.

Berita Terkait  Siap-siap, Pemkab Gunungkidul Ajukan Penambahan 800 Formasi ASN Anyar di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

“Ada banyak dampak positif, banyak informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat berupa transparansi anggaran dan selain itu yang paling penting adalah mengeluarkan masyarakat dari pusaran berita bohong atau hoax,” imbuh dia.

Immawan secara umum mengatakan untuk di Gunungkidul sebenarnya baru ada 50 persen desa di Gunungkidul yang menerapkan SID dengan baik. Sedangkan sisanya masih bergelut dengan permasalahan teknis.

“Masih ada kendala sinyal, SDM yang belum mumpuni dan masih ada yang belum semangat. Akan terus kita perbaiki,” ungkapnya.

Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

unique visitors counter