fbpx
Connect with us

Hukum

Kampanye Capres Bawa Mobil Dinas, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Diganjar Hukuman Percobaan dan Denda

Diterbitkan

pada

Sleman,(pidjar.com)–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ngadiyono harus rela menjadi pesakitan. Ia dinyatakan oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak pidana Pemilu lantaran menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin (04/02/2019) siang tadi, Ngadiyono dijatuhi hukuman pidana penjara serta hukuman denda.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sleman Ibnu Darpito mengatakan, dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ngadiyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pemilu. Kepada terdakwa, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan.

“Hakim juga menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terkecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karna terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 bulan berakhir,” kata Ibnu ketika dihubungi pidjar.com, Senin sore.

Selain itu, hakim, kata Ibnu juga menghukum terdakwa Ngadiyono dengan pidana denda sebesar Rp 7,5 juta. Dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Berita Lainnya  Diduga Caplok Lahan Pribadi Tanpa Izin, Pembangunan Selokan di Jalur Gading-Ngalang Dilaporkan ke Polisi

“Dalam putusan juga menetapkan barang bukti 1 unit mobil Innova AB 9 D dikembalikan ke pemerintahan Gunungkidul. Kemudian DCT dikembalikan ke KPU Gunungkidul, tabloid dan bukti lainnya dikembalikan kepada Bawaslu Sleman,” terang dia.

Tak hanya itu, putusan juga menyebut bahwa terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

“Ini kasus yang penggunaan mobil dinas untuk kegiatan kampanye. Kalau terkait dengan penghinaan lembaga negara, saat ini masih proses di Polda DIY,” pungkas Ibnu.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ngadiyono, Asman Semendawai SH menyatakan bahwa kliennya menerima atas segala putusan hakim. Namun demikian, secara pribadi ia menyoroti beberapa hal terkait proses hukum dalam kasus yang menjerat kliennya tersebut. Salah satu yang paling krusial adalah perihal laporan kasus yang dianggapnya sudah kadaluarsa.

Berita Lainnya  Pinjam Meminjam Kursi Untuk Kampanye Berujung Pada Pelaporan Kades ke Polisi

“Kalau pertimbangan dari majelis hakim masuk akal semua. Hakim tadi menyebut bahwa perhitungan berdasarkan hari kerja dan bukan hari kalender,” beber dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ngadiyono diketahui memakai mobil dinas plat merah bernomor polisi AB 9 D pada acara kunjungan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto di Hotel Prima SR, Sleman pada 28 November 2018. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Sleman memproses Ngadiyono secara hukum.

Berita Terpopuler