Polemik Pembagian Jasa Pelayanan Tak Kunjung Selesai, Mantan Dokter RSUD Wonosari Berharap Bupati Turun Tangan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Permasalahan pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari sejak dulu menjadi permasalahan internal yang belum terselesaikan. Pasalnya, sekarang ini pembagian jasa pelayanan juga dikeluhkan oleh para tenaga medis di rumah sakit daerah tersebut. Bayang-bayang mutasi juga dirasakan bagi tenaga medis yang sekiranya memiliki keberanian untuk berbicara tentang pembagian jasa pelayanan itu.

Informasi yang berhasil dihimpun, pembagian jasa pelayanan antara medis dan paramedis tidak proposional. Yang baru-baru terjadi misalnya, dalam penanganan pasien covid19 meski semua tenaga kesehatan terkena imbas dalam fungsi pelayanan tetapi tidak diikuti dengan pendapatan.

Hal tersebut yang menjadi permasalahan bagi para tenaga medis. Bayang-bayang mutasi pun seolah menghantui mereka yang memiliki keberanian untuk menanyakan hak dan peraturan yang dianut oleh pihak managemen RSUD.

Kasus pembagian jasa pelayanan ini juga pernah menjadi ramai pada tahun 2019 lalu. Salah seorang dokter IGD, dr. Ari Hermawan di tahun itu mempermasalahkan pembagian jasa pelayanan di RSUD. Ia menganggap, uang hasil pembagian jasa ini tak sesuai prosedur. Pasalnya untuk jasa pelayanan yang ia terima justru berbeda dengan hitung-hitungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pembagian jasa pelayanan ini merupakan kasus yang terjadi sejak lama. Peraturan Direktur dan Peraturan Bupatinya saja dilanggar,” yang dijadikan dasar malah justru surat kesepakatan yg tidak mempunyai dasar, kedudukan serta kekuatan hukum yg jelas dan kuat kata Ari saat ditemui pidjar-com-525357.hostingersite.com.

Ada beberapa keanehan yang saat itu ia alami. Pasca ia mempertanyakan terkait dengan pembagian jasa antara dokter dengan perawat, tak berselang lama ia justru dimutasi ke Puskesmas. SK yg diterima pun sangat janggal tidak sesuai norma yg ada dan peraturan yg berlaku

Bahkan saat itu sempat ada rencana untuk mediasi di Kejaksaan Tinggi guna menyelesaikan permasalahan itu pada tangga 27 Agustus 2019 lalu, antara dr. Ari dengan pihak managemen RSUD Wonosari. Akan tetapi sampai sekarang tidak pernah ada pertemuan tersebut.

“Saya berharap bupati turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang menahun terjadi ini agar sistem managemen di rumah sakit dapat lebih baik,” kata dia.

Pihaknya juga berharap agar Bupati bisa melakukan audit external sehingga dapat diketahui dengan pasti permasalahan-permasalahan yang ada di RSUD. Termasuk juga melakukan pertemuan antara RSUd, Bupati dan dr. Ari untuk mendengarkan paparan apa yang selama ini terkait Japel.