fbpx
Connect with us

Pendidikan

Resahnya Wali Murid SMA N 1 Playen, Mulai Pencairan KIP Tidak Jelas hingga Teror Soal Sumbangan

Published

on

Playen,(pidjar.com)–Rasa bingung bercampur emosi barangkali itulah yang nampak pada D dan S, warga Kapanewon Playen yang menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Playen. D dan S sendiri merupakan bagian dari 60 wali siswa lainnya yang seharusnya mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar. Secara fisik, putra-putri mereka memang memegang Kartu Indonesia Pintar.

Mereka merupakan wali dari siswa kelas XI SMAN 1 Playen. Seharusnya putra-putri mereka mendaparkan bantuan senilai Rp 500 ribu pada tahun 2019 lalu. Sedangkan pada 2020 ini harusnya menerima Rp 1 juta.

Kepada pidjar.com, saat ditemui di rumahnya pada Kamis (24/09/2020) pagi, D mengaku tidak tahu persis jumlah yang harusnya diterima anaknya sebagai penerima bantuan. Karena, pihak sekolah sendiri juga tidak pernah memberi tahu bagaimana detail proses pencairan atau nilai bantuan.

Terakhir, D mendapatkan undangan pada 7 September lalu. Undangan tersebut berkop sekolah, dan bertandatangan kepala SMAN 1 Playen, Aji Pramono.

Ibu dua anak ini mengaku cukup emosi, karena di masa pandemi seperti saat ini pada pertemuan awal September, pihak sekolah justru meminta sumbangan. Bagi jumlah sesenilai Rp 1,4 juta dengan dalih program penunjang pembelajaran dengan deadline pada April 2021 sangatlah banyak.

“Kami dimintai partisipasi, demi terselenggaranya program sekolah ini, begitu dalihnya karena tidak bisa tercover oleh APBN, APBD Provinsi, dan juga BOS,” jelas D.

Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan pagar sekolah. Padahal, pada 2019 lalu, D juga dimintai partisipasi sebesar Rp 2,6 juta dengan dalih untuk membangun gedung kesenian sekolah.

Berita Lainnya  Dukungan Dari Dinas dan DPRD Atas Putusan Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional

“Karena ekonomi saya juga ngepas, saya belum bayar untuk yang dimintai pada tahun 2019. Tapi nyatanya anak saya didiskriminasi, seperti kartu ujian beda, anak saya pas nerima pulang dan nangis,” beber D.

Kala itu D juga sempat merekam pertemuan pihak sekolah dengan wali siswa di tengah pandemi. Dikatakan D, sampai putrinya duduk di kelas XI tidak mengenal siapa komite sekolah.

“Saat dimintai sumbangan, ada bapak-bapak berseragam yang memberi penjelasan mengenai kebutuhan anggaran,” jelasnya.

Pihak sekolah sendiri juga memberi penawaran apabila ada orang tua siswa yang tidak mampu silakan minta keringanan. Namun demikian jumlah keringanan berapa pihak sekolah tidak bisa memberi penjelasan.

“Seusai rapat, saya dan Pak S memberanikan diri untuk meminta salinan RAPBS, namun yang tadinya meminta partisiasi dana itu meminta saya bertemu kepala sekolah,” jelas D.

Pihaknya kemudian diarahkan untuk masuk ke ruang kepala sekolah. Namun pihak sekolah tidak bisa menunjukkan salinan RAPBS.

“Muter-muter pada intinya tidak bisa, katanya ndak bisa mau dilewatkan whatsapp tapi sampai sekarang gak dikasih,” imbuhnya.

Belum soal permintaan sumbangan ini usai, pihaknya kemudian kaget dengan pemanggilan siswa-siswi keesokan harinya pada 8 September. Kala itu, putrinya diarahkan bersama siswa lain untuk masuk ke ruang perpustakaan.

Berita Lainnya  Enam Sekolah Dasar Minim Siswa Akan Diregrouping Tahun Ini

Putrinya disodori slip penarikan KIP dari BNI. D mengatakan, putrinya diberi dua slip penarikan dengan jumlah Rp 1 juta dan Rp 500 ribu. Saat itu, putrinya yang dimintai persetujuan apabila anggran tersebut untuk membayar sumbangan.

“Anak saya saat itu cuma diam, sampai rumah cerita, soalnya pegang KIP, dan sejak SMP cair dikasih langsung ke kami,” jelasnya.

Sementara itu, S  juga mengaku pada 2019 lalu sudah nyicil sekitar Rp 2,1 juta. Tapi ia juga mengherankan kalau KIP nya juga tidak cair.

“Anak saya cerita, disuruh tanda tangan dan ngisi nomor rekening pada slip dikasih tau kalau uangnya untuk bayar sumbangan yang 2020,” jelasnya.

Sy mengherankan, pihak sekolah seringkali menerornya melaluin platform whatsapp kaitannya dengan uang sumbangan. Sy mulai membayar sumbangan karena saat anak mau ujian tidak dikasih nomor kode ujian.

“Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kami mengalami kebuntuan dan memberanikan diri konsultasi ke Balai Dikmen Gunungkidul, dan juga Disdikpora DIY,” tutup dia.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler