Rumor-rumor Minor Dalam Pemilihan Komisaris BDG, DPRD Minta Bupati Dalami Track Record Kandidat

Wonosari, (pidjar.com)–Proses seleksi calon anggota komisaris dari unsur independen PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul memasuki tahap akhir. Dalam proses seleksi administrasi dan seleksi serta penilaian oleh Tim Panitia Seleksi yang telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu, saat ini telah terpilih tiga nama calon pengisi jabatan. Para kandidat yang lolos seleksi ialah Ahmad Maruf, Fahmy Akbar Idries, dan Suko Haryono. Sejumlah rumor pun muncul dalam proses tahapan akhir untuk memilih pejabat komisaris tersebut berkaitan dengan track record para kandidat hingga isu intervensi dari salah satu partai pengusung Bupati. Kalangan DPRD Gunungkidul menyoroti tahapan proses tersebut dan mewanti-wanti Bupati Sunaryanta berhati-hati dalam memilih komisaris PT BPR BDG.

Adapun dari ketiga kandidat telah dinyatakan lulus dalam rangkaian tes seleksi. Untuk hasil penilaian penulisan makalah, pemaparan dan wawancara/uji gagasan, Ahmad Maruf memimpin dengan nilai 7,73 untuk penulisan makalah dan 8,37 untuk pemaparan makalah dan uji gagasan. Disusul Fahmi Albar Idries dengan nilai penulisan makalah 7,30 dan nilai pemaparan makalah 8,06. Untuk Suko mendapatkan nilai 6,81 dalam penulisan makalah dan pemaparan makalah dengan nilai 7,51.

Untuk penilaian ujian tertulis keahlian, Ahmad Maruf mendapatkan nilai tertinggi dengan 7,17, disusul dengan Fahmi Akbar Idries dengan nilai 6,00 dan Suko Haryono dengan nilai 5,00.

Sementara untuk hasil psikotes, Fahmi Akbar Idries memimpin dengan nilai 8,30, disusul Ahmad Maruf dengan nilai 7,75 dan Suko Haryono dengan nilai 7,58.

Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, memaparkan, pihaknya meminta agar Bupati bisa memberikan penilaian obyektif dalam memilih calon anggota Komisaris PT BPR BDG. Menurut Heri, hal ini menjadi sangat penting lantaran status BDG yang 99% lebih sahamnya dimiliki oleh Pemkab Gunungkidul sehingga merupakan aset rakyat Gunungkidul.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Bupati dalam nantinya menjatuhkan pilihannya. Diantaranya adalah dengan berdasarkan nilai maupun juga track record dari para kandidat.

“Ya kalau obyektif yang bisa berdasar nilai tertinggi. Kenapa begitu, karena berarti dia lebih baik serta lebih menguasai daripada yang lain,” papar Heri, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, panitia seleksi harusnya tak hanya berhenti pada hasil seleksi yang telah dilaksanakan. Namun juga bisa melanjutkan untuk meneliti tentang latar belakang serta rekam jejak dari masing-masing calon anggota komisaris. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk mengetahui lebih dalam mengenai kualitas calon komisaris. Dan tentunya juga memastikan calon komisaris terpilih bersih dari masalah-masalah yang dapat mengganggu jalannya perusahaan nantinya.

“Tim seleksi harusnya bisa mencari rekan jejak tiga orang itu di dunia perbankan. Misalnya bagaimana si A pernah kerja di mana saja, track record di tempat kerja lamanya seperti apa, pernah kena masalah apa tidak, pernah punya kasus apa di dunia perbankan dan sebagainya. Ini seharusnya diteliti oleh tim seleksi dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Bupati,” sambungnya.

Dengan adanya penelitian rekam jejak calon anggota komisaris, diharapkan dapat memastikan komisaris yang terpilih memang benar-benar menguasai masalah perbankan dan bersih dari masalah. Menurutnya, jika nantinya ketiga calon komisaris ditemukan masalah dalam rekam jejaknya, ia harap ketiganya tidak diloloskan semua. Pengulangan proses seleksi menurut Heri bukan menjadi masalah demi mendapatkan personel yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Diharapkan dengan tambahan jajaran pimpinan yang berkualitas, nantinya PT BPR BDG bisa semakin maju dan berkembang.

“Ini menjadi catatan yang penting, kalau toh kemudian ketiganya tidak memenuhi syarat track recordnya jelek semua ya tidak diloloskan semua. Tapi kemudian jika ada nilainya baik, track recordnya bersih, kenapa milih yang lain,” terangnya.

Selain itu, ia mempertanyakan mengenai susunan panitia seleksi yang tidak melibatkan Sekretaris Daerah. Hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi pihaknya kenapa panitia seleksi tidak memasukkan Sekretaris Daerah. Justru kemudian ada anggota yang berasal dari luar tim pemerintahan yang masuk menjadi anggota tim seleksi. Sebagai informasi, Tim Panitia Seleksi Komisaris BDG sendiri informasinya Diketuai oleh Siti Isnaini Dekoningrum dan beranggotakan Wakil Bupati Gunungkidul, Kepala BKAD Gunungkidul, serta anggota Tim TBUP3 yang berasal dari unsur non pemerintahan.

“Kalau saya melihat tentang Tim Pansel kenapa saya tidak melihat Pak Setda ada disitu (panitia seleksi),” paparnya.

Disinggung mengenai adanya rumor intervensi dari partai pengusung, Heri enggan menanggapi lebih jauh. Ia mempersilahkan praduga-praduga semacam ini berkembang. Namun yang terpenting adalah bagaimana nantinya, orang terbaiklah yang terpilih untuk mengisi jabatan komisaris BDG.

“Ini harus dijaga betul karena BDG adalah aset rakyat Gunungkidul. Jangan ada kepentingan dari segelintir golongan,” tutup dia.