fbpx
Connect with us

Sosial

Suburnya Gantung Diri di Gunungkidul, Dari Kurang Seriusnya Pemerintah Hingga Mengkambing Hitamkan Pulung Gantung

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dituding lamban dalam menangani rentetan kasus bunuh diri yang terus melanda. Hingga saat ini, tidak ditemukan langkah konkret dari pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Akibatnya, tak sampai 10 tahun terakhir terhitung dari tahun 2010 lalu, sedikitnya 275 warga Gunungkidul tewas dengan jalan tak wajar ini.

Secara terperinci, pada tahun 2010 terdapat 28 warga Gunungkidul yang meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Secara berturut-turut hingga tahun 2013, jumlah ini terus stabil dengan jumlah korban masing-masing 27 korban, 28 korban, dan 30 korban. Sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan 2015 di mana korban gantung diri hanya sampai di angka 25 dan bahkan 19 orang. Namun angin segar ini hanya sementara lantaran secara berturut-turut di tahun-tahun selanjutnya jumlah bunuh diri kembali naik tajam. pada tahun 2016 tercatat ada 33 orang korban, sama halnya dengan jumlah korban pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2018 kemarin, tercatat 34 orang korban bunuh diri. Sedangkan hingga separuh jalan pada 2019 ini, sudah 18 orang warga Gunungkidul melakukan aksi bunuh diri. Yang menarik, sebagian besar dari pelaku bunuh diri memilih jalan gantung diri.

Aktifis LSM Inti Mata Jiwa, Wage Dhaksimarga mengaku sangat kecewa dengan terus meningginya angka bunuh diri di Gunungkidul. Wage yang terlihat cukup kesal dengan kenyataan yang terus terjadi ini bahkan terang-terangan menyebut pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak serius dalam mengatasi permasalahan bunuh diri. Adanya Peraturan Bupati (Perbup) no 56 Tahun 2018 tentang penanggulangan bunuh diri pun menurutnya belum diimplementasikan utamanya oleh jajaran pemerintah.

Wage mengatakan, tidak seriusnya pemerintah dalam menanggulangi bunuh diri di Gunungkidul sendiri menurutnya terlihat sejak dalam perumusan Perbup hingga sampai pada proses penetapannya. Menurutnya, kala itu waktu satu tahun proses yang dijalani terlalu lama.

“Penyusunannya pada tahun 2017 dan baru disahkan pada akhir 2018. Butuh waktu selama itu hanya untuk mengesahkan. Kami cukup tahu karena kami dari Imaji kan terlibat dalam perumusan itu,” kata Wage kepada pidjar.com, Jumat (14/06/2019).

Lebih lanjut dikatakannya, setelah adanya Perbup itu pun, ia menganggap pemerintah masih setengah hati dalam melaksanakannya. Belum banyak gerakan untuk menjalankan apa yang tertuang dalam Perbup tersebut. Ia mencontohkan, salah satunya adalah belum adanya ahli jiwa di tiap puskesmas.

“Mungkin banyak disebut, pemerintah sudah sosialisasi. Tapi gantung diri sendiri adalah masalah sikologis seseorang sebenarnya,” kata dia.

Langkah dari pemerintah yang menyematkan jabatan petugas kesehatan di puskesmas sebagai petugas kader buhuh diri disebut Wage adalah sebagai kebijakan yang salah. Hal ini masih diperparah dengan minimnya petugas-petugas itu untuk konsisten terjun ke masyarakat.

“Yang saya lihat hanya satu petugas di Puskesmas Rongkop,” kata Wage.

Ia menjelaskan, permasalahan bunuh diri ini sangatlah penting untuk disikapi. Namun begitu, ia belum melihat pemerintah menganggarkan budget khusus guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Pemerintah itu hanya heboh ketika ada 5 orang kena DBD, semua turun. Ini bunuh diri 30 orang rata-rata setiap tahun. Ini nyawa manusia lho bukan ayam,” ketus dia.

Seharusnya, sudah selayaknya agar pemerintah bisa menyatakan bahwa hal semacam ini sebagai situasi yang darurat. Dengan begitu, seluruh instansi maupun pihak bisa lebih leluasa dalam menyusun serta mengeksekusi kebijakan agar angka bunuh diri bisa terus ditekan seminimal mungkin.

“Menurut saya ini sudah darurat sejak lama,” imbuhnya.

Wage menambahkan, penganggaran sangat penting untuk menetukan langkah yang dilakukan pemerintah. Menurut Wage, mengkambing hitamkan pulung gantung bukanlah langkah yang tepat. Ia berpendapat, bahwa jika mitos tersebut yang diangkat, maka warga Gunungkidul mati karena pulung gantung.

“Mungkin semua orang menyalahkan keluarga dengan adanya pulung gantung beban keluarga sedikit dikurangi. Tapi kalau itu jadi patokan orang Gunungkidul mati karena pulung gantung,” katanya.

Permasalahan bunuh diri di Gunungkidul menurutnya sangat erat kaitanya dengan peran pemerintah. Sebab, dari sejumlah kasus yang ada faktor risiko terbesar adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa.

“Berbicara kesehatan ada kaitannya dengan pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya fisik tapi jiwa. Selama ini Puskesmas masih sibuk dengan pemeriksaan kesehatan fisik saja yang diobok-obok,” terang dia.

Padahal, menurut Wage, divbalik permasalahan kesehatan fisik tersebut, sangat penting pula pendampingan mental. Sebab, selama ini, kemungkinan Puskesmas belum melakukan pendampingan kejiwaan kepada mereka yang melakukan pengobatan.

“Sebenarnya orang bunuh diri itu tidak ingin mati. Mereka itu pengen melepas beban yang mereka rasakan selam ini. Jadi yang terpenting itu adalah, pendampingan agar mereka tetap kuat melawat sakit dan mempunyai keinginan berjuang untuk sembuh,” terang dia.

Masalah bunuh diri di Gunungkidul sendiri berasal dari bermacam faktor risiko. Namun jika dilihat dari wilayah paling banyak yakni justru berada di wilayah subur.

“Jadi kalau kemiskinan yang dipermasalahkan tidak selalu. Karena banyak kasus terjadi di wilayah subur seperti Playen, Semanu, Wonosari, Ponjong dan Karangmojo,” terang dia.

Kemudian jika dilihat dari waktu paling sering terjadinya bunuh diri, adalah pada pertengahan tahun seperti saat ini. Ia menyebut banyaknya permasalahan yang mendera seseorang sehingga menyebabkan orang yang tidak kuat memilih untuk mengakhiri hidup.

“Semua orang itu pasti punya masalah setiap orang punya risiko bunuh diri, tapi permasalahannya orang itu kuat tidak. Sehingga penguatan dan pendekatan sangat perlu dilakukan,” terang dia.

Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler