Tak DiACC Kementrian Perdagangan, Pembangunan Pasar Tematik Krakal 85 Miliar Terancam Batal

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa waktu lalu mengusulkan rencana pembangunan Pasar Tematik Wisata di kawasan Parkir Terpadu Pantai Krakal. Pembahasan, pengusulan, hingga pemaparan konsep telah dilakukan untuk dapat mengakses anggaran 85 miliar yang diajukan ke pemerintah pusat. Namun sayangnya, rencana tersebut pupus di tengah jalan, paling tidak untuk sementara. Dikabarkan, permohonan anggaran kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan tersebut tidak disetujui tahun anggaran ini.

Perlu diketahui, program Pasar Tematik Wisata di Pantai Krakal ini didesain untuk memadukan sarana perekonomian pedagang dengan daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Konsepnya adalah untuk memberikan layanan terpadu kepada pengunjung obyek wisata khususnya pantai.

Kemudian di kawasan tersebut diperuntukkan bagi pelaku UMKM di Gunungkidul mulai dari segala macam produk bisa mengakses jual beli Pasar Tematik Wisata tersebut. Sehingga perputaran uang pengunjung berada di kawasan tersebut dan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan belanja wisatawan ke obyek wisata di Gunungkidul akan lebih meningkat.

Kepala Bidang Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul, Ari Setiawan mengungkapkan, rencana pembangunan Pasar Tematik Wisata tersebut diusulkan untuk bisa mengakses anggaran APBN tahun 2022 mendatang. Namun informasi terakhir yang diterima, Kabupaten Gunungkidul tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk merealisasikan program tersebut.

“Gunungkidul tidak dapat, yang dapat justru Manado,” ucap Ari Setiawan, Sabtu (11/09/2021).

Adapun karena di tahun 2022 masih belum bisa mengakses anggaran pusat, tidak menutup kemungkinan jika ada peluang program maka akan diusulkan kembali ke pusat. DED sendiri disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Konsultan Perencanaan yang rencananya akan diusulkan pada APBD Perubahan 2021 ini.

“Kalau ada peluang pasti diusulkan lagi,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kemungkinan diusulkan untuk menggunakan anggaran APBD Gunungkidul, Ari menyampaikan jika hal itu belum tentu bisa. Sebab anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kawasan Pasar Tematik di pesisir selatan tersebut terlalu besar. Bisa jadi plot anggaran 85 miliar ini justru membebani pemerintah kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yuniantoro menambahkan, Pemkab Gunungkidul akan terus berusaha melakukan pengusulan program di pesisir selatan tersebut. Jika memang di tahun 2022 belum disetujui, maka pemerintah akan mengusulkan di tahun anggaran berikutnya.

“Seandainya belum gol di tahun 2022 kita akan ajukan lagi di 2023,” ucap Kepala Disperindag yang baru saja dilantik itu.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul, Arif Setiadi mengungkapkan dirinya sudah mendengar adanya beberapa rencana program percepatan pembangunan Gunungkidul dengan rencana anggaran sekitar 1,7 triliun. Salah satunya adalah pembangunan Pasar Tematik di Pantai Krakal yang masuk dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Perdagangan tahun 2022 mendatang. Namun demikian, informasi yang ia dapat, usulan tersebut gagal karena belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya ada beberapa hal yang patut dicermati terkait dengan pengajuan proposal program kegiatan ke kementerian atau pemerintah pusat. Di mana pastinya harus dilampiri kajian atau DED maupun dokumen yang direncanakan.

“Ya saya sudah dengar mengenai rencana tersebut, informasi terakhir yang saya terima berkaitan dengan rencana pembangunan Pasar Tematik di Pantai Krakal itu tidak disetujui,” ucap Arif.

“Dari sini muncul pertanyaan, apakah SKPD sudah melakukan kajian atau DED atau ada dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam perencanaan program itu?,” imbuh dia.

Beberapa waktu lalu, Arif mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul. Mulai dari skala prioritas pembangunan di Gunungkidul, pembangunan besar tersebut harus memiliki dengan peningkatan sektor lainnya.

Di samping itu, rencana pembangunan juga harus holistik, komprehensif dengan kepentingan kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pemilihan program harus selektif betul agar berdampak pada perekonomian masyarakat Gunungkidul.

“Skala prioritas harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Begitu pula dengan sumber pendanaan harus diperhatikan apakah menggunakan APBD Kabupaten, pasti itu sangat membebani. Kalau sumber pendanaannya lain, seperti APBN itu ada kemungkinan bisa, itu sangat hebat,” kata Arif Setiadi.