Pilkada Gunungkidul, Parpol Mulai Jaring Bakal Calon Kepala Daerah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sejumlah partai politik tengah bersiap melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah yang bakal bersaing dalam Pilkada 2020 mendatang. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam penjaringan sendiri ada tiga latar belakang bakal calon yang berpeluang diusung partai di bawah komando Megawati Soekarno Putri itu. Nantinya calon-calon yang dipilih bakal diberikan pendidikan kepala daerah.

Ketua DPC PDI Perjuangan, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu pusat tentang petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Lanjut Endah, juklak maupun juknis tersebut nantinya sebagai acuan DPC PDIP Gunungkidul untuk melakukan penjaringan bakal calon Bupati.

Dalam penjaringan calon, menurut Endah akan lebih baik jika diikuti oleh ratusan orang. Ada tiga latar belakang calon yang disebut berpeluang diusung oleh PDIP.

“Penjaringan tidak hanya satu, dua, atau tiga orang saya harap penjaringan dapat diikuti oleh ratusan calon. Bisa latar belakang militer, pengusaha, atau masyarakat sipil,” ucap Endah, Rabu (14/08/2019) kemarin.

Ia menjelaskan, nantinya bakal calon tersebut akan disaring hingga mengerucut pada tiga sampai dengan lima nama. Kepada mereka, PDIP akan mengikutkannya ke sekolah kepala daerah dengan dosen berasal dari PDIP yang telah sukses menjadi kepala daerah.

“Nanti kita sekolahkan keoala daerah dengan dosen kader-kader PDIP yang telah menjadi kepala daerah dan memiliki prestasi, seperti Pak ganjar (Gubernur Jawa Tengah), Mbak Risma (Walikota Surabaya),” ucap Endah.

Setelah itu, lanjut Endah, para bakal colon akan dipilih dan diputuskan untuk maju dalam pilkada mendatang. Bekal pengalaman serta hasil evaluasi PDIP dalam mengikuti pilkada 2015 lalu diangap menjadi strategi ampuh dalam mengarungi pilkada 2020.

Untuk pilkada 2020 mendatang, partainya tak mau kejadian yang sama pada Pilkada 2015 terulang. Pasalnya, kondisi saat ini PDIP juga memimpin dengan 10 perolehan kursi DPRD. Sedangkan pada 2015 lalu, PDIP juga mendominasi kursi parlemen dengan jumlah 11 kursi.

“Konsisinya hampir sama dulu 11 kursi sekarang kami mendapat 10 kursi. Setelah pilkada 2015 ada evaluasi dari internal partai, dan pada Pilkada 2020 akan berkoalisi untuk mengusung calon pemimpin,” ucapnya.

Pada Pilkada 2015 lalu PDIP tidak mengusung sendiri calon pemimpin daerah dengan mengusung Djakung Sudjarwadi dan dirinya. Saat itu pasangan Djakung-Endah menapatkan suara sebanyak 103.487, selisih 60 ribu dengan pasangan Badingah-Immawan. Ia menyampaikan pihaknya tidak merasa sebagai partai pemenang pilihan legislatif pada pemilu 2019 nantinya.

“Unggul iya kalau menang saya rasa tidak, jumlah kursi anggota dewan Gunugkidul kan berjumlah 45 sedangkan kami saat ini hanya mendapatkan 10 kursi. Menurut saya partai yang dianggap menang adalah yang mendapatkan perhitungang 50+1, dalam hal ini bisa mendapatkan 23 kursi,” paparnya.

Terpisah politikus Partai Nasdem, Suharno menyampaikan sampai saat ini Nasdem masih menunggu keputusan dari pusat. Keputusan tersebut nantinya akan menentukan apalah Nasdem berkoalisi dengan partai lain atau maju sendiri mengusung calon dari partainya.

“Kalau bisa berkoalisi lebih bagus, tetapi kalau harus maju sendiri kita juga siap. Untuk calon dari internal partai sudah ada tetapi baru sebatas wacana saja belum pasti,” katanya.

Saat disinggung kemungkinan dirinya maju menjadi calon Bupati Gunungkidul, ia tidak berani memastikannya. Namun ia menyebut ada satu orang nama dari internal dan satu orang dari luar internal partai yang berpeluang menjadi calon bupati.

“Kalau calon dari internal ada saya dan juga Pak Benyamin, sedangkan dari luar ada Pak Sunaryanto. Belum pasti kita masih menunggu keputusan pusat kalau disuruh maju ya saya maju kalau tidak ya tidak,” terang dia.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, menyampaikan saat ini pihaknya tinggal menunggu Pemkab Gunungkidul untuk melakukan pembahasan anggaran yang digunakan. Selain itu, masih terkait Pilkada, pihaknya masih menunggu peraturan KPU RI terkait dengan pilkada.

“Kita masih menunggu pemkab untuk melakukan koordinasi pembahasan Pilkada, Kami juga masih menunggu peraturan KPU RI tetkait dengan Pilkada,” ucap dia.