Wacana Bantuan dari Pemerintah Pusat Jadi Angin Segar Bagi Guru Honorer

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah pusat tengah mewacanakan penyaluran bantuan kepada guru honorer di setiap daerah. Langkah ini diambil untuk memberikan bantuan bagi guru honorer yang selama ini belum tersasar bantuan dari pemerintah. Saat ini, rencana tersebut masih terus dibahas oleh jajaran pejabat dan meminta masukan dari asosiasi guru honorer nasional.

Adapun dalam wacana yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi tersebut nantinya dalam penyaluran bantuan itu akan dikoordinasikan dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan penyaluran bantuan ini nantinya akan sama dengan subsidi gaji yang diberikan kepada karyawan dengan upah di bawah 5 juta.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mendengar mengenai bantuan yang akan diberikan kepada guru honorer di daerah melalui program kementerian. Berdasarkan informasi yang ia dapat untuk hari ini atau dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat pembahasan dengan sejumlah pihak termasuk perwakilan honorer di tingkat pusat.

“Informasinya memang akan dilakukan pembebasan dengan sejumlah tokoh dan perwakilan honorer juga dihadirkan,” kata Aris Wijayanto, Senin (21/09/2020).

Menurut dia, honorer sangatlah layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mengingat ketugasan dan tanggung jawab yang mereka emban sangat besar. Tak kalah dengan mereka yang telah berstatus PNS. Selama ini belum ada perhatian bantuan dari pemerintah yang mereka dapatkan.

“Dimasa pandemi seperti sekarang ini tentu kami honorer juga sangat merasakan dampaknya. Ketugasan dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru juga sangat besar,” imbuh dia.

Pihaknya sangat berharap besar bantuan tersebut benar terealisasi sehingga membantu pendapatan para honorer. Di Gunungkidul sendiri terdapat sekitar 1600 honorer yang bekerja di sekolah negeri.

“Tentu kami sangat berharap mengenai bantuan dari pemerintah. Paling tidak ada perhatian yang diberikan, sebenarnya ada beberapa tuntutan yang masih kami kami perjuangkan diantaranya status yang layak, upah yang layak dan jaminan kesehatan yang layak. Pasalnya selama ini, kami teman-teman honorer belum tercover jaminan kesehatan,” tambah Aris.

Disinggung mengenai BLT yang diberikan oleh kementerian tenaga kerja bekerjasama dengan BPJS Tenagakerja ia mengungkapkan para honorer tidak mendaftarkan dan tidak menerima bantuan tersebut. Hal ini lantaran kebanyakan dari mereka tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk bantuan dari kami rata-rata memang tidak mendapatkan. Untuk bantuan kuota internet itu saja kita juga masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah karena masih dalam proses pengajuan,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Gunungkidul, Ari Siswanta mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara persis konsep pemberian bantuan yang dimaksud apakah sudah dalam proses masuk di APBN atau masih sebatas konsep wacana. Pihaknya berharap memang adanya pemerataan dalam pemberian bantuan dari pemerintah itu.

“Kami belum tahu skema konsep pemberian bantuan itu bagaimana,” ujarnya.

“Semoga benar adanya bantuan itu. tentu demikian perlu adanya validasi data guru honorer agar diverifikasi dulu jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari,” sambung Heri Nugroho.