Anggaran BPBD Menipis, Pemerintah Belum Akan Naikkan Status Kekeringan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Lebih dari 146 hari berturut-turut, seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul tanpa hujan. Kondisi ini tentunya berdampak pada minimnya air bersih yang diperoleh warga di sejumlah daerah. Pemerintah sendiri sejak beberapa bulan lalu telah melakukan droping air sebagai upaya penanggulangan kekeringan. Kendati demikian, meski kekeringan melanda di puluhan desa dengan dampaknya yang luar biasa, Pemkab Gunungkidul masih belum menaikkan status kekeringan menjadi darurat kekeringan.

Kepala Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan selama beberapa pekan ini, pihaknya memastikan belum akan menetapkan status darurat kekeringan. Hal ini merujuk pada sejumlah kondisi di mana anggaran yang digunakan untuk melakukan droping air masih tersedia.

Belum lagi, dari masing-masing kecamatan yang dapat melakukan droping air juga masih memiliki anggaran untuk melakukan dropping air. Misalnya saja di Kecamatan Ponjong, Tepus dan Rongkop masih mempunyai anggaran droping yang diperkirakan mencukupi hingga pertengahn bulan Oktober mendatang.

Kemudian di kecamatan lainnya seperti Girisubo, Palitan, Panggang, Purwosari, Tanjungsari, Patuk dan Gedangsari untuk anggaran droping dari kecamatan diperkirakan cukup hingga akhir September mendatang.

“Masih ada anggaran yang tersisa. Saya rasa ini masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan,” kata Edy Basuki, Sabtu (21/09/2019).

Kendati demikian, pihaknya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam naik atau tidaknya status kekeringan yang melanda masyarakat Gunungkidul ini. Tidak menutup kemungkinan, status yang sekarang ini disandang dapat naik secara tiba-tiba jika dampak dan upaya yang dilakukan pemkab tidak memenuhi kebutuhan.

Pihaknya juga berkerjasama dengan lembaga lain dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ia juga tidak menampik jika pihak-pihak swasta atau komunitas yang melakukan droping air sangatlah membantu pemkab dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat Gunungkidul.

“Sampai sekarang anggaran kita bisa bertahan hingga September ditambah ada bantuan dari swasta. Sehingga diperkirakan dapat bertahan hingga akhir Oktober. Mudah-mudahan akhir Oktober hujan sudah mulai turun,” ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono menmbahkan, meskipun anggaran BPBD telah menipis dan ditambah lagi tidak mendapatkan suntikan anggaran dari APBD Perubahan 2019, hal tidaklah menjadi masalah. Menurutnya ada banyak skema yang dapat dilakukan oleh pemkab dalam penanganan kekeringan yang terjadi di Gunungkidul.

“Ada banyak skema yang bisa dilakukan untuk penanganan kekeringan tanpa harus mengakses belanja tak terduga melalui penetapan status darurat kekeringan,” ujarnya Drajad.

Sejauh ini Pemkab melakukan efisiensi anggaran kegiatan yang diadakan pemerintah. Dari situlah menurut Drajad akan terdapat anggatan yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kekeringan. Jika nantinya anggaran yang diplotkan sejak beberapa bulan lalu telah habis dapat menggunakan anggaran yang lainnya.

“Yang terpenting ada pertanggungjawabannya. Untuk penggunaan dana efisiensi, paling utama yang melekat di BPBD, tapi kalau memang sudah habis bisa diambilkan dari OPD lain,” katanya.