fbpx
Connect with us

Pendidikan

Dukungan Dari Dinas dan DPRD Atas Putusan Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari,(pidjar.com)–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menetapkan empat program pembelajaran nasional atau disebut sebagai kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah penghapusan Ujian Nasional (UN). Ujian Nasional direncanakan akan diriadakan mulai 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rosyid menjelaskan, belum lama ini pihaknya diundang oleh kementrian bersama seluruh kepala Dinas Pendidikan se Indonesia. Para kepala dinas diminta untuk mendengarkan kebijakan pendidikan Belajar Merdeka.

Diakuinya, salah satu kebijakan yang cukup menarik perhatiannya adalah penghapusan UN mulai tahun 2021.

“Tahun 2020 masih ada, tetapi sudah tidak ada USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional),” ujar Bahron, Kamis (12/12/2019).

Ia menambahkan, meski pada tahun ini masih menggunakan UN, namun hasil dari UN sendiri tidak menjadi acuan standar kelulusan. Pasalnya, Menteri Nadiem memberikan kebijakan kepada sekolah untuk menentukan sendiri kelulusan siswanya.

“Jadi pakai ujian sekolah, sekolah diberikan kemerdekaan untuk menentukan kelulusan siswanya,” ucap dia.

Namun demikian, pihaknya belum mendapatkan mekanisme penilaian atas penjabaran dari kemerdekaan menentukan kelulusan tersebut. Ia menyebut salah satu penilaiannya ialah dengan nilai dan kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap harinya.

Berita Lainnya  Digaji Rp 150.000 Hingga Rp 200.000 per Bulan, Kesejahteraan Guru PAUD Jauh Dari Kata Layak

“Secara teknis belum diketahui pastinya. Kalau kabar penghapusan UN saya kira sudah semua sekolah tahu melalui medsos, resminya belum kita edarkan,” imbuh dia.

Bahron menambahkan, selain penghapusan UN mulai 2020 mendatang ada 3 poin lagi yang disebut sebagai kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Sementara itu, salah seorang siswa SMA N 1 Tanjungsari, Tedi Bayu Saputra (17) menyambut gembira penghapusan UN. Pasalnya, ia yang saat ini duduk di bangku kelas 11 itu masih terbayang-bayang kekhawatiran jika tidak lulus ujian.

Berita Lainnya  DPRD DIY: Pendidikan Tak Boleh Beratkan Orang Tua Siswa

“Kalau bukan ujian nasional yang jadi penentu kan kita bisa persiapan sejak sekarang. Kalau keseharian kita baik, nilai kita baik kemungkinan besar kan lulus. Jadi tidak hanya ditentukan satu waktu saja,” kata dia.

Namun begitu dirinya mengaku belum mendengar lebih jelas terkait kebijakan itu. Ia sementara ini baru mengetahui melalui pemberitaan yang ada di media sosial.

Terpisah, anggota Komisi D, DPRD Gunungkidul Herry Nugroho mengatakan, pihaknya setuju dengan penghapusan UN karena dengan adanya UN dinilai sangat membebankan siswa dan orangtua. Beban sendiri lebih banyak pada tekanan mental, sehingga banyak wali murid yang bersusah payah melakukan semua upaya agar anaknya bisa lulus ujian.

“UN ini bagaikan panas setahun dihapus dengan hujan sehari ketika seorang siswa nilainya jelek. Lalu UN juga membebankan orangtua karena para orangtua ini sibuk mencari bimbingan belajar agar anaknya bisa lulus UN,” ucapnya.

Iklan

Facebook Pages

Iklan
Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler