Goa Pindul Bergolak, Direktur BUMDes Maju Mandiri Dituntut Lengser

Karangmojo,(pidjar.com)–Kurang transparannya BUMDes Maju Mandiri dalam mengelola aset ekonomi Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo membuat banyak pihak mulai hilang kepercayaan. Berpijak kepada AD/ART yang ada, BUMDes Maju Mandiri mestinya taat dan patuh kepada aturan main yang sudah disepakati. Alih-alih jujur kepada atasan, BUMDes Maju Mandiri bahkan jarang melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Desa Bejiharjo. Berkaitan dengan kinerja buruk ini, mulai muncul wacana untuk melengserkan Sariyanto sebagai Direktur BUMDes Maju Mandiri yang dianggap bertanggung jawab penuh.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Desa Bejiharjo, H Yanto memaparkan, pihak pemerintah desa hingga saat ini memang cukup jarang berkomunikasi dengan pengurus BUMDes Maju Mandiri.

“Bahkan hingga saat ini, draft Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Maju Mandiri yang menjadi bahan tulisan media itu saya belum pegang. Bagaimana saya harus menilai kinerja BUMDes itu baik atau buruk ?” tanya H Yanto, Sabtu (16/02/2019) siang.

Terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran oleh BUMDes yang menjadi bahan pergunjingan beberapa Operator Wisata Goa Pindul, H Yanto mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya belum ada pengaduan resmi yang disampaikan pihak-pihak terkait kepadanya.

Lebih lanjut H Yanto memaparkan, dalam AD/ART aturan sudah jelas mengatur Kepala Desa dalam struktur organisasi BUMDes Maju Mandiri secara ex officio menjadi penasehat. Namun selama ini dalam setiap gerak dan langkah kebijakan BUMDes Maju Mandiri, sangat jarang melibatkan kepala desa. Hal ini menyulitkan Kades Bejiharjo jika timbul gejolak seperti saat ini.

“Kita sebenarnya sangat berharap BUMDes Maju Mandiri ini bisa menyejahterakan masyarakat Bejiharjo sesuai dengan tujuan awalnya,” urai dia.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas BUMDes Maju Mandiri, Suwardi menyatakan sebenarnya selama ini pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana operasional.

“Draft LPJ dari BUMDes saya sudah memegang, namun karena keterbatasan waktu, kami di jajaran badan pengawas belum sempat berkumpul untuk mencermati angka-angka yang tertera itu secara detail,” jelasnya.

Jika hasil pencermatan Badan Pengawas kemudian menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMDes Maju Mandiri.

“Akan kita lakukan evaluasi,” beber dia.

Terpisah, Suwargito dan Andar W dari Forum Komnikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) Goa Pindul menuding simpang siurnya data hingga tingginya angka kebocoran retribusi pengunjung menjadi bukti tidak profesionalnya BUMDes Maju Mandiri dalam mengelola aset perekonomian desa. Hal ini berakibat fatal lantaran tujuan awal pembentukan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa Bejiharjo mustahil terwujud.

“Ini luar biasa bobroknya, masa bisa terjadi data pengunjung antara yang ada di pos retribusi, Pemdes Bejiharjo dan BUMDes kok njomplangnya kelewatan? Kalau selisih seribu dua ribu pengunjung, kami nilai wajar wong banyak jalan tikus menuju Pindul. Tapi kalau sampai selisih kok puluhan apalagi sampai ratusan ribu pengunjung, ini namanya bukan bocor lagi tetapi penyimpangan yang terstruktur. Masyarakat Bejiharjo hingga Pemkab Gunungkidul jelas dirugikan dalam hal ini,” tuding Suwargito.

Suwargito menengarai kesalahan dalam pengelolaan asset perekonomian desa ini tidak bisa serta merta hanya dibebankan kepada BUMDes Maju Mandiri. Jajaran pemerintah desa Bejiharjo harus mempertanggung jawabkan kesalahan masa lalu kala proses seleksi pengisian direksi BUMDes Maju Mandiri tahun 2017 silam.

“Apa di Bejiharjo ini kekurangan ahli akuntansi sehingga yang terpilih kok orang itu? Mestinya kan panitia seleksi kala itu tidak hanya menilai dari segi nilai test administrasi saja. Track record dan rekam jejak direktur yang saat ini terpilih kan sudah terbaca, semuanya juga sudah tahu bagaimana watak dan karakternya. Jadi terang-terangan kami menuntut agar Direktur BUMDes Maju Mandiri dilengserkan dari jabatannya,” tegasnya.

Di sisi lain Andar W juga mempertanyakan munculnya angka konsumsi dan transportasi keamanan hari besar yang nominalnya di atas Rp 20 juta. Sebagai Ketua FKPM yang memiliki tupoksi menciptakan suasana aman dan nyaman di Goa Pindul, pihaknya sama sekali tidak pernah menerima dana konsumsi maupun transportasi sebesar itu.

“Saat hari raya maupun Natal dan tahun baru kemarin saya dan juga teman teman yang menghandle sektor keamanan itu. Sama sekali kami tidak pernah kami menerima dana sebesar itu. Setahu saya biaya pengamanan justru dibebankan kepada 11 operator yang kemudian patungan, nominalnya pun tidak sampai puluhan juta rupiah. Jadi diberikan kepada siapa dana yang katanya Rp 20 juta lebih itu oleh BUMDes ?” tanya Andar W.

Bagaikan bola liar yang terus bergulir, beberapa operator wisata juga mengancam hendak melakukan boikot dengan tidak membayar Rp 5000,-/ pengunjung Goa Pindul sebelum ada transparansi yang terang benderang dari BUMDes Maju Mandiri dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya. Para operator wisata Goa Pindul menuding draft LPJ BUMDes Maju Mandiri sarat dengan angka-angka fiktif yang tidak cocok dengan realita di lapangan.

Direktur BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo, Sariyanto

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Direktur BUMDes Maju Mandiri Sariyanto menyatakan bahwa pihak pengelola BUMDes saat ini sudah sangat transparan dalam pengelolaan. Sebagai bukti, laporan pertanggungjawaban keuangan dipublish dan terpasang di kantor BUMDes.

“Kalau ada yang ingin tanya silahkan datang ke kantor,” ucapnya.