Polemik Tugu Tobong dan Serapan Rendah, Timses Khawatir Bupati “Dijebak” Kepala Dinas Sendiri

Wonosari,(pidjar.com)–Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Irawan Jatmiko saat ini tengah disorot oleh kalangan timses maupun pendukung Bupati. Sejumlah kontroversi yang timbul akibat kebijakan Irawan dikhawatirkan merugikan secara politis bagi Bupati Sunaryanta. Selain itu, dengan serapan anggaran yang masih tak ada 5 persen hingga pertengahan Juni 2022 silam, tentunya juga mencoreng kinerja Bupati Sunaryanta.

Pentolan Timses Bupati Sunaryanta, Danang Ardianta tak memungkiri adanya kasak-kusuk dari kalangan timses terutama berkaitan dengan kerja para kalangan birokrat sebagai pembantu Bupati Sunaryanta. Pihaknya cukup kecewa dengan kinerja birokrat yang terkesan lamban dan tak mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan kinerja semacam ini, tentunya yang akan mendapatkan imbas adalah Bupati Sunaryanta, terutama secara politis. Sebuah hal yang cukup rawan mengingat saat ini sudah mendekati tahapan Pilkada 2024 di mana tentunya Timses sangat berharap Bupati Sunaryanta bisa melanjutkan hingga ke 2 periode.

“Sekarang sudah pertengahan 2022, tahun 2023 sendiri dipastikan sudah masuk ke tahun politik. Partai politik sampai tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada sudah bergerak,” tandas Danang Ardianta, Senin (04/07/2022).

Ia banyak mendengar adanya banyak kekecewaan warga masyarakat Gunungkidul berkaitan dengan masih belum tercapainya janji-janji Bupati Sunaryanta ketika Pilkada Gunungkidul 2020 silam. Ekspektasi masyarakat terhadap era baru Gunungkidul memang sangat tinggi. Sehingga dalam prakteknya memang menuntut kinerja baik dari seluruh elemen pembantu pemerintahan.

“Pak Bupati memang sangat diharapkan banyak orang bisa membangun Gunungkidul secara maksimal. Ini tentu menjadi pekerjaan besar bersama,” lanjutnya.

Salah satu yang disoroti Danang adalah berkaitan dengan kinerja Kepala DPUPRKP Gunungkidul Irawan Jatmiko. Beberapa waktu silam, ramai perihal rencana pembangunan Tugu Tobong di Bundaran Siyono. Sindiran, penolakan dan bahkan aksi warga mewarnai kontroversi Tugu Tobong Gamping ini. Di media sosial, rencana pembangunan Tugu Tobong Gamping ini sangat viral dan menuai hujatan yang ditujukan kepada Bupati.

“Dalam rapat di DPRD, Ketua DPRD bahkan sempat menyebut nama pejabat yang dituding memaksakan proyek ini. Kalau seperti ini kan bagaimana, yang memaksakan program siapa, yang dihujat siapa. Ini kami nilai sangat merugikan Bupati Sunaryanta secara politis,” tandas mantan aktivis 98 ini.

Polemik ini lantas diselesaikan oleh Bupati Sunaryanta dengan membatalkan pembangunan Tugu Tobong dan sekaligus juga menggantinya sesuai dengan pilihan masyarakat Gunungkidul. Meski polemik bisa terselesaikan, namun tentu saja hal ini menjadi salah satu corengan terhadap Bupati yang membutuhkan langkah-langkah lanjutan dalam meredam gejolak kalangan pemilih.

Ditambahkan Danang, tak berhenti sampai di situ, saat ini pemerintahan Sunaryanta juga dihadapkan dengan rendahnya serapan anggaran pemerintah. Salah satu yang OPD yang tak menunjukkan performa adalah DPUPKP Gunungkidul. Dinas ini adalah salah satu “dinas basah” yang memiliki anggaran besar pada tahun 2022 ini. Namun begitu, dari total anggaran sebesar Rp 133.610.074.851, hingga pertengahan Juni 2022 silam, anggaran yang terserap baru mencapai 4,87%.

“DPUPRKP ini dinas yang krusial, tuntutan masyarakat saat ini banyak yang berupa pemnbangunan fisik yang merupakan ampuan dari dinas ini. Kalau sudah terlanjur dijanjikan ke masyarakat tapi belum dieksekusi-eksekusi itu bagaimana. Padahal kan memang sudah dianggarkan, pak Bupati menepati janjinya,” urai dia.

“Kalau seperti ini, lagi-lagi yang dipaido masyarakat ya Pak Bupati,” sambung Danang.

Danang menegaskan, ia bersama kalangan timses Sunaryanta-Heri Susanto sendiri akan terus mengawal jalannya pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah kinerja dari kalangan pejabat yang seharusnya menjadi pembantu Bupati. Danang sendiri menuntut perbaikan kinerja menyeluruh khususnya dari DPUPRKP sebagai salah satu OPD yang sangat strategis dan program-programnya sangat berhubungan dengan masyarakat.

“Kita akan awasi secara ketat. Kita berharap hal-hal semacam ini hanya sekedar kealpaan saja. Jangan sampai hal seperti ini sistematis, artinya ada jebakan kepada Bupati dari kepala dinas sendiri. Ini salah satu poin yang kami khawatirkan,” tegas dia.

“Kita berharap loyalitas dari seluruh pejabat dan ASN untuk mendukung program-program Bupati Sunaryanta,” pungkasnya.